“RELAWAN PANWASLU” KAWAN APA LAWAN

Undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2011 “Tentang penyelenggara pemilihan umum” Pasal 69 Ayat (1)  menyebutkan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dalam Pemilihan Umum Walikota Palembang Tahun 2013 Bapak Abdul Karim Div Teknis KPU Palembang menyebutkan bahwa pada Pemilukada Palembang Tahun 2013 Tidak ada satupun Lembaga yang mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu ataupun Relawan Pemilu. Pada Pelaksanaan Tanggal 7 April 2013 Ternyata Dikelurahan 9-10 Ulu Palembang terdapat Orang yang dengan menyebutkan dirinya “Relawan Panwas” yang keberadaannya di Kelurahan Tanpa diketahui PPS Kelurahan 9-10 Ulu. Yang lebih mengejutkan Orang yang dengan menyebutkan dirinya “Relawan Panwas” memiliki kewenangan yang tidak kalah hebat dari PPL yang secara sah disebut dalam Undang-undang. Berada dalam TPS dan tidak jarang melakukan Intervensi terhadap KPPS, dan tidak segan-segan mengatur posisi TPS, Sungguh terlalu. Terkait Pernyataan Panwas Palembang yang bersaksi dalam persidangan di MK yang menyebutkan bahwa PPS adalah TIMSES kembali mencuatkan dugaan dimanakan Posisi Panwas Sebenarnya Kawan Apa Lawan Bagi PPS. Yang pasti tidakan kooperatif KPPS dan PPS dalam pemilihan Umum Walikota Palembang tahun 2013 tidak akan terjadi Lagi Pada Pilgub Sumsel 2013. Terutama dimana Posisi Relawan Panwas Sesunguhnya Legal atau Ilegal.